Menguji konsistensi antara ucapan dan tindakan sesuai nilai etika organisasi, kejujuran, transparansi, penolakan terhadap KKN/gratifikasi, serta keberanian menegakkan kebenaran meskipun dihadapkan pada tekanan jabatan.
Poin Konsep, Rumus & Hafalan Kunci
- 9 Nilai Integritas KPK (Jumat Bersepeda KK): Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Sederhana, Berani, dan Adil.
- Gratifikasi vs Suap vs Pemerasan (UU Tipikor): Gratifikasi = pemberian dalam arti luas terkait jabatan tanpa kesepakatan awal (wajib lapor KPK maks. 30 hari kerja); Suap = ada kesepakatan transaksional/meeting of minds; Pemerasan = pejabat aktif memaksa dengan kekuasaan.
- Konflik Kepentingan: Situasi ketika kepentingan pribadi/keluarga berpotensi memengaruhi objektivitas keputusan resmi sebagai penyelenggara negara.
Jebakan Soal HOTS Paling Sering Muncul
- Menganggap menerima bingkisan/parsel "tanda terima kasih setelah layanan selesai tanpa diminta" diperbolehkan; padahal itu termasuk gratifikasi yang wajib ditolak atau dilaporkan ke KPK/UPG dalam 30 hari kerja.
- Tertukar antara nilai Mandiri (tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas/kewenangan) dengan Kerja Keras.
Latihan Soal Interaktif (Coba Jawab Langsung)
Klik salah satu opsi jawaban A s/d E di bawah ini untuk melihat penilaian serta pembahasan instan sesuai kisi-kisi BKN:
Gabung simulasi CAT SKD CPNS 2026 lengkap 110 soal di TRYOUT-CPNS.COM gratis lewat Mode Tamu atau daftar akun untuk memantau grafik progres tiap sub-materi & leaderboard nasional.
Pertanyaan Umum (FAQ) Integritas & Antikorupsi ASN
Berapa batas waktu pelaporan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak kepada KPK?
Sesuai Pasal 12C UU No. 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima agar bebas dari ancaman pidana.
Mengapa soal Integritas sering menyerupai soal TKP Profesionalisme?
Benar, namun di TWK hanya ada 1 jawaban tepat bernilai +5 poin. Fokus TWK Integritas selalu menguji prinsip moral mutlak antikorupsi, kejujuran prosedural, penolakan nepotisme, dan ketaatan hukum di atas rasa sungkan.